Analisis Kebijakan Pengelolaan Buruh Migran(Studi Kasus di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat)

  • Jalaludin Universitas Mataram
  • Irwan Suriadi Universitas Mataram
Keywords: Kebijakan,buruh migran

Abstract

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pekerja migran terbesar kedua di ASEAN setelah Filipina. Setiap tahun tidak kurang dari 400.000 orang meninggalkan Indonesia untuk menjadi buruh migran. Di sisi lain meskipun buruh migran memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan ekonomi lokal maupun nasional, perhatian terhadap perlindungan buruh migrant, masih belum memadai. Akibatnya kerentanan dan resiko dalam setiap siklus migrasi semakin tinggi karena lemahnya peran pemerintah. Kajian ini mencoba untuk mengungkap sekaligus menganalisis kebijakan pemerintah daerah dalam menangani persoalan-persoalan yang terkait dengan buruh migrant serta mengidentifikasi dampak ekonomi dari  pengiriman buruh migran terhadap perekonomian daerah baik dalam skala mikro maupun makro. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan  kualitatif dengan Observasi, Indepth Interview dan Desk review sebagai tehnik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan daerah terkait penanganan buruh migrant baik  sebelum, masa penempatan maupun setelah kembali ke daerah asal masih lemah. Rendahnya kapasitas fiskal daerah menjadi kendala utama bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk melakukan pembinaan dan perlindungan buruh migran secara memadai serta  program pemberdayaan setelah kembali ke daerah asal

References

Agustino, L dan M.A. Yusoff. 2010. Politik Lokal di Indonesia : Dari Otokratik ke Reformasi Politik. Jurnal Ilmu Politik, Edisi 21, 2010.
Anderson, J.E. 2011. Public Policy Making : An Introduction, Seventh Edition. Wadsworth USA.
Braun, J. V., & Grote, U. (2002), Does Decentralization Serve the Poor ?”, in Ethisham A., & Tanzi, V. (eds), Managing Fiscal Decentralization, London: Routledge.
Badan Pusat Statistik NTB, Data Sensus Penduduk 2010 dan berbagai tahun
Damsar, Pengantar Sosiologi Politik, Jakarta: Kencana, 2012.
Balawala Mansetus, 2016 : Menggagas Kebijakan Migrasi bebasis Konvensi 1990, laylylay.blogspot.co.id/2016/04
Darmawan, D. R. E., 2008. The practice of decentralization in Indonesia and its implications on local competitiveness. Public Administration-Public Governance Study, School of Management and Government, University of Twente, Enschede, The Neterlands
Darwin Muhajjir, 2015, Proses kebijakan dan Analisis kebijakan publik, Workshop Pembangunan berwawasan kependudukan bagi kepala bidang Pengendalian penduduk dan ketua pusat studi kependudukan seluruh Indonesia, PSKK UGM
Dye, T.R. 1978. Understanding Public Policy. Prentise Hall, Amerika.
Etzioni, Amitai, What is Political? (2003). CSA Worldwide Political Science Abstracts, 2006. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2157170
Hedi Sasrawan, 2013, Artikel Pengertian Politik (http://hedisasrawan.blogspot.co.id/2013/12), diakses tgl 4 Juni 2016
Harriss, J., K. Stokke and O. Törnquist. 2005. Introduction: The New Local Politics of Democratisation. In Harriss, J et al (Ed). Politicising Democracy : The New Local Politics of Democratisation. Palgrave Macmillan.
Jalaludin dan Moh. Taqiuddin, 2015 ;Studi Dampak Kependudukan terhadap Perubahan Sosial Ekonomi : Kasus Buruh Migran di Kabupaten Lombok Timur. BKKBN Perwakilan NTB
Kritz, M.M and H. Zlotnik. 1992. “Global Interaction, Migration Systems, Process and Policies”, in Mary M. Kritz, et.al. (eds)., International Migration System: A Global Approach. Oxford: Clerandon Press.
Midgley, J and M. Livermore. 2008. The Handbook of Social Policy. SAGE Publishing.
Potter, J. 1998. Best Practices in Local Development. The Local Economic and Employment Development Programme. OECD.
Ribot, J. C., 2007. Representation, citizenship and the public domain in democratic decentralization. Development.
Ruman, Y.S. 2011. Desentralisasi, Basis Sosial Dan Praktek Kekuasaan Elit Politik Di Tingkat Lokal Pasca Penerapan Otonomi Daerah. HUMANIORA Vol.2 No.1 April 2011: 24-32.
Sudirman, 2012. Dinamika Politik Lokal dalam Social Capital. JURNAL ACADEMICA FISIP Untad VOL.04 No. 01 PEBRUARI 2012.
Titus, M.J. 1978. Interegional Migration in Indonesia as A Reflection of Social and Regional Inequalities. Yogyakarta: Population Studies Center.
Utina, World Bank, 2006. Trends, Determinants, and Macroeconomic Effects of Remittances, World Bank.
Published
2019-03-30
How to Cite
Jalaludin, & Irwan Suriadi. (2019). Analisis Kebijakan Pengelolaan Buruh Migran(Studi Kasus di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat). Journal of Economics and Business, 5(1), 52 - 66. https://doi.org/10.29303/ekonobis.v5i1.28

Most read articles by the same author(s)