Analisis Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Product Domestic Regional Bruto (PDRB) Di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2018
Abstrak
Sejalan dengan arus pemberian kewenangan yang makin luas yang dimiliki tiap daerah dalam era otonomi daerah ini, maka peran dan fungsi pendapatan daerah melalui penggalian potensi masing-masing daerah menjadi sesuatu yang amat penting. Persfektif otonomi daerah yang dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari berbagai aspek diantaranya melalui belanja daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat dampak belanja daerah terhadap pertumbuhan product domestic regional brutto (PDRB) di kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2018. jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Research). Variabel yang dianalisis dalam penelitian meluputi Belanja Langsung meliputi: a. Pembentukan Dana Cadangan, yang terdiri dari Penyertaan Modal Daerah, Pembayaran Pokok Utang Daerah, Pemberian Pinjaman Daerah. b. Belanja Tidak Langsung yang meliputi: Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Pemerintahan desa, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaen/Kota dan Belanja Tidak Terduga. Sedangkan model analasis yang digunakan adalah: a). Analisis pertumbuhan belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, dan b) Analisis kontibusi belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2018.
Referensi
690.900.327, 1996.
....................,1998. ”Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah”. Kepmendagri
Nomor 110.
....................,1999. ” Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah”. Kepmendagri Nomor 3.
...................., 1999. ”Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1999/2000”.
Inmendagri Nomor 4.
...................., 2000. ”Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2001”. Surat Edaran Mendagri No. 903/2735/SJ.
....................,2000. “Peraturan Pemerintah Nomor 105 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah”. Ditjen PUOD Depdagri, Jakarta.
...................., 2001. ”Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2002”. Surat Edaran Mendagri No. 903/2477/SJ.
..................., 2003. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tentang Keuangan
Negara”. Departemen Keuangan, Jakarta.
.................., 2004. “Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah”. Penerbit
CV. Tamita Utama, Jakarta.
..................., 2004. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah”. Penerbit CV. Tamita Utama, Jakarta.
...................., 2005. “Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah”. Ditjen BAKD Depdagri, Jakarta.
......................., 2006. Permendagri Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Direktorat Jendral Bina Administrasi Keuangan Daerah Depdagri, Jakarta.
......................, 2007. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Direktorat Jendral Bina Administrasi Keuangan Daerah Depdagri, Jakarta.
Bastian, Indra., 2001. “Manual Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 2001”. Penerbit BPFE,
Yogyakarta.
Halim, Abdul., 2002. “Akuntansi Keuangan Daerah”. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
......................, 2004. “Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah”. Penerbit UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
Hasbullah Yusuf, 2007, Anaisis Rasio Keuangan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2002-2005). Penerbit : Mataram Press Majalah Ilmiah ORIZA Universitas Mataram Vol.VI/No.2 April 2007.
..................., 2007, Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kota Mataram. Penerbit : Mataram
Press Majalah Ilmiah ORIZA Universitas Mataram Vol.VI/No.3 Juli 2007.
Kuncoro, Mudrajad., 2003. “Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi (Bagaimana meneliti &
menulis tesis)”. Penerbit Erlangga, Jakarta.
Luo, Huaping and Robert T Golembiewski., 1996. “Budget Deficits in China Calculations, Causes, and Impacts”. The Pennsylvania State University, JXR11 @ PSU.EDU. Mamesah D.J., 1995. “Sistem Administrasi Keuangan Daerah”. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Mardiasmo, MBA, Ak., 2000. Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah Untuk Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah, Makalah Seminar HIMMEP, Yogyakarta.
..................., 2001. “Perencanaan Keuangan Publik Sebagai Suatu Tuntutan Dalam Pelaksanaan
Pemerintahan Daerah Yang Bersih dan Berwibawa”. Makalah, Jakarta.
..................., 2002. “Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah”. Serial Otonomi Daerah, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.
..................., 2004. “Akuntansi Sektor Publik”. Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.
Munir Dasril, Djuanda, Tangkilisan., 2004. “Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah”.
Penerbit YPAPI, Yogyakarta.
Nazir Moh,Ph.D, 1983. Metode Penelitian, Penerbit : Ghalia Indonesia, Jakarta.
Suparmoko.M,MA,Ph.D, 2003. Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik, Edisi 5, Penerbit BPFE, Yogyakarta
Sugiyono., 1999. “Metode Penelitian Bisnis”. Penerbit CV. ALFABETA, Bandung.
##submission.copyrightStatement##
##submission.license.cc.by-sa4.footer##Penulis yang naskahnya diterbitkan menyetujui ketentuan sebagai berikut:
- Hak publikasi atas semua materi naskah jurnal yang diterbitkan/dipublikasikan dalam situs Jurnal AKURASI ini dipegang oleh dewan redaksi dengan sepengetahuan penulis (hak moral tetap milik penulis naskah).
- Ketentuan legal formal untuk akses artikel digital jurnal elektronik ini tunduk pada ketentuan lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY-SA), yang berarti Jurnal AKURASI berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan artikel tanpa meminta izin dari Penulis selama tetap mencantumkan nama Penulis sebagai pemilik Hak Cipta.
- Naskah yang diterbitkan/dipublikasikan secara cetak dan elektronik bersifat open access untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan perpustakaan. Selain tujuan tersebut, dewan redaksi tidak bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap hukum hak cipta.
